undang undang tentang retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. undang undang tentang retribusi daerah

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan. Mengingat : 1. Mengingat penerbitan PBG. bahwa . 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (BeritaDaerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan R etribusi Daerah , Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ; b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah atau yang sering disebut dengan UU PDRD. Mengingat : 1. E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. ABSTRAK: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. retribusi 7. Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. A. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA DI KABUPATEN SUKABUMI. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. pajak 3. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU PDRD, lalu terdapat aturan lain dibawahnya yang merupakan aturan lanjutan dari UU No. Padang yang merupakan bagian dari golongan Retribusi Jasa Umum. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie, staatsblad 1926:226); 2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. , Pasal 4 Ayat (1). Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS. ketentuan umum 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Marihot P. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskemas Perawatan; Mengingat : 1. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: a. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. a. Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut; c. TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. berlakunya UU No. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RetribusiRetribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disyahkan, dipandang seluruh Peraturan perlu Daerah tentang Retribusi Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; b. PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR WALIKOTA BATAM, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) NO. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Mengingat : 1. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan denganPERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 27. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Retribusi Daerah?. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat; b. (1) Peraturan Daerah tentang Pajak yang telah ada dan yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ada dan yang terkait dalam Pasal 18 ayat (3), masih tetap berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 33 (2004). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 10 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor. Undang-Undang No. Tentang Kami. Undang-Undang No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNGKEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa. membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Retribusi Daerah Pengertian Retribusi Daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk. daerah berupa retribusi daerah untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKAyang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaterr/Kota dalam 1(satu) Provinsi (Pasa 24); b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; b. 2 Pasal 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. 8 Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 246, TLN NO. Undang- T tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TamLembaran Negara. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diskresi Pemerintah Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. 8 Tahun 1983 tentang Pajak. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah; g. Retribusi Pelayanan Kesehatan. Kode Etik. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Dalam rangka. bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu faktor pendukung pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas Kekayaan Daerah di Kabupaten Tuban; b. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; e. 2000. TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Undang Undang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terbaru berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan diberlakukan sejak tanggal dikeluarkannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran. Definisi penagihan pajak secara umum tertuang dalam Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92); 3. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 2. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan. 28, Sekertariat Negara 1 (2009). Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; 1. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. 3. Subjek. 2) Retribusi daerah Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. 7. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037): DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Retribusi adalah dibebankan kepada perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh negara atau pemerintah daerah. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op. penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis:. Beranda. a. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 18-1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 23 Tahun 2014 “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda”. UU No. huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal 5 ayat (2) Undang. Puskesmas Perawatan, perlu dikenakan retribusi daerah; b. Sistem Pajak dan Retribusi Penjelasan Umum UU No. Objek dan Jenis Retribusi. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 3. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan dengan. dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. BAB I KETENTUAN UMUM . Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak 5. Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut. Sistem Pajak dan Retribusi. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah. 3 Undang-Undang No. bahwa sehubungan telah dilakukannya perubahan terhadap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang. Mudah-mudahan edisi kelima yang dicetak dalam jumlah terbatas ini diharapkan untuk sementara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama2. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Syarat Penggunaan Layanan. Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran. Editor Muhammad Choirul Anwar. Pengaturan jenis dan jumlah retribusi daerah diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi jasa umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah. 34 tahun 2000 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yand dapat dipaksakan berdasarkanUNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI JEPARA, Menimbang : a. penetapan nilai retribusi daerah; 2. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah atau yang sering disebut dengan UU PDRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. ABSTRAK: bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian Daerah; dan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65. Pasal I. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. KOMPAS. Retribusi Pelayanan Pasar; g. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang sampai saat ini belum. Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah. Menimbang : a. daerah kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: 1. PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA 2 g.